PELAKSANAAN LARANGAN PEMECAHAN TANAH PERTANIAN (STUDI KASUS KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DIY TAHUN 2004)

Hasil penelitian hil menunjukan, pemecahan tanah pertanian banyak terjadi karena perbuatan hukum seperti pewarisan (walaupun tidak dilarang), selain itu juga karena peralihan hak (jual-beli), jual-beli tedadi cenderung karena faktor ekonomi seperti untuk biaya sekolah anak petani, biaya mencari kerja anak, biaya perawatan apabila ada anggota keluarga yang sakit dan untuk memenuhi biaya sehari-hari, sehingga Pemerintah mengalami kesulitan atau dilema untuk menerapkan undang-undang tersebut. Apabila sanksi atau larangan diterapkan, sementara kondisi petani dan petani sendiri tidak mendukung maka akan timbul pemecahan tanah pertanian dibawah tanggan dan ini akan sulit untuk mengontrol dan mengevaluasi pemilikan tanah pertanian. Pertimbangan yang mendasari pan ahli waris untuk memecah bagian warisan ialah keinginan untuk memiliki kepastian atas tanah bagian warisanya. Pemecahan tanah di Kecamatan Cramping melalui jual-beli juga cukup tinggi hal itu dapat dilihat melalui laporan sementara pembuatan akta tanah pada Bulan Januari sampai Oktober Tatum 2004. Pemerintah juga tidak dapat memberi ketegasan karena pemerintah atau pejabat Kantor Pertanahan kita yang cenderung bersifat toleran.