DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS ASPEK MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROPINSI SUMATRA SELATAN TAHUN 2005

Dengan hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang berdasarkan asas desentralisasi memberikan keleluasaan terhadap Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk dapat menentukan arah kebijakan secara khusus dan pengurusan rumah tangganya sendiri, dan sangat memungkinkan bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Daerah/Kota untuk memekarkan wilayahnya, termasuk pula dalam bidang evaluasi kebijakan pemekaran wilayah yang menimbulkan dampak pada aspek manajemen sumber daya aparatur daerah. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis. Dalam pelaksanaan penelitian ini diwujudkan dalam berbagai tahapan penelitian yaitu, unit analisisnya adalah Pemerintah Kabupaten OKU, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi di Bagian Sekretariat Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten. Data-data yang di dapat dikumpulkan kemudian dinilai, berikutnya ditafsirkan dan terakhir disimpulkan dan penelitian ini mengambil judul "DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA" (Studi Kasus Aspek Manajemen Sumber Daya Aparatur Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005)