PERAN CAMAT DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DI ERA REFORMASI (STUDI KASUS DI KECAMATAN KOTA KENDAL, KABUPATEN KENDAL, PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1998-2007)

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah dalam undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut dapat memperkuat Pemerintahan Daerah.Pada masa sebelum Reformasi yang mengacu pada Undang-undang No.5 Tahun 1974 yaitu Camat merupakan penguasa tunggal yang diwilayah Kecamatan yang mana sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya kedudukan Camat kota Kendal dalam melaksanakan Pemerintahan diwilayah Kecamatan Kota Kendal mengalami suatu pergeseran dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Dacrah yang baru karena wilayah Kecamatan diberikan kcwenangan guna mengatur pelaksanaan Pemerintahan, schingga pecan Camat haws bisa dipertanggungjawabkan. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kcwajiban seorang Kepala Kecamatan, secara jelas diatur menurut Undang-undang yang berlaku, namun dcmikian secara teknis Camat Kota Kendal mempunyai kewenangan sendiri untuk menyusun strategi dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya, schingga akan tercapai arah dan sasaran pokok atas pcnyelenggaraan Pemerintahan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang ada diwilayah Kecamatan.namun pada era sebelum reformasi hal inl tidal( terjadi dikarenakan camat hanya scbagai wakil dari pemerintah pusat yang hams mengikuti peraturan dari Pemerintah pusat. Tugas dan fungsi camat kota kendal yaitu mengkoordinasi guna mendorong kelancaran berbagai kegiatan di tingkat Kecamatan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membina, dalam arti memfasilitasi pembuatan peraturan Desa/Kelurahan terbukti dengan terwujudnya administrasi tata pemerintahan Desa yang balk. Dalam hal ini Camat Kota kendal sudah dapat melaksanakanya dengan balk tanpa ada k6ndala-kendala yang berarti.