KAJIAN KOMPOSISI JALUR HIJAU JALAN TERHADAP PENYERAPAN POLUTAN KENDARAAN BERMOTOR

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi komposisi jalur hijau jalan serta kemampuannya dalam penyerapan polutan, mengetahui trend peningkatan pencemaran udara yang dihasilkan akibat dari lalu lintas kendaraan bermotor pada tiga ruas jalan di kota Tasikmalaya yaitu Jl. KH. Zainal Mustofa, Jl. L.L.R.E Martadinata dan Jl. Ir. H. Juanda
Penelitian dilakukan dengan menggunakan Metode Survey, yang teknis pelaksanaannya dilakukan dengan observasi, kuisioner dan pengumpulan data sekunder. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan jalur hijau di ketiga ruas jalan yaitu; Jl. KH. Zainal Mustofa, Jl. L.L.R.E Martadinata dan Jl. Ir. H. Juanda ditanami oleh berbagai macam jenis vegetasi diantaranya jenis pohon, jenis perdu, jenis semak, dan jenis penutup tanah dalam bentuk menjalur 1 baris tanaman. RTH Kota Tasikmalaya 4,6 % (801 ha) dari total luas wilayah Kota Tasikmalaya 18.385, sedangkan jalur hijau jalan pada Jl. KH. Zainal Mustofa 23,88 % (6.774 m2) dari total luas jalan 38.466 m2, Jl. L.L.R.E Martadinata 25,63 % (8.487,5 m2) dari total luas jalan 32.737,5 m2 dan Jl. Ir, H. Juanda 24,01 % ( 14.250 m2) dari total luas jalan 59.150 m2 .
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Khususnya Jalur Hijau Jalan di Kota Tasikmalaya masih kurang atau rendah dari yang telah ditentukan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu paling sedikit 30%, sehingga jumlah, ukuran serta sebaran tanaman yang tersedia belum mengendalikan pencemaran udara pada ketiga jalan ini maka diperlukan penataan. Pencemaran udara (SO2, CO, NO2, O3 dan Pb) pada tiga ruas jalan memiliki tren pencemaran udara yang meningkat pada setiap tahunnya, akan tetapi belum melampaui ambang batas baku mutu yang ditentukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat