COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA YOGYAKARTA

Collaborative Governance adalah upaya dalam menyamakan visi dan misi untuk mencapai tujuan secara bersama. Upaya ini yang dilakukan untuk agar terhindar dari Asap rokok yang membahayakan bagi kesehatan, dengan adanya pencegahan melalui dibentuknya Kawasan Tanpa Rokok, masyarakat dapat hidup dengan sehat. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok memiliki beberapa kategori yaitu sebagai berikut: Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat Proses belajar/mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, dan tempat umum. Walaupun peraturan daerah sudah di keluarkan namun pada prakteknya masih banyak perokok yang belum menaati aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa proses kolaborasi antara Pemerintah kota Yogyakarta yaitu Dinas Kesehatan dengan Muhammadiyah Tobacco Control Centre sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat hambatan. Faktor penghambat yaitu dalam Trust among the participants perlu segera melakukan pembuatan tempat khusus merokok secara merata, kemudian kendala selanjutnya terdapat pada indikator information sharing yang dimana perlu adanya sosialisasi dan pelatihan ekstra terhadap OPD dan masyarakat yang masih belum bisa menerima tentang Perda KTR.