ANALISIS PERBEDAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PAKIR SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PADA KOTA YOGYAKARTA)

Dalam tanglca pelaksanaan otcesami dacuth dengan sistem dttscobalisasi kebalikan dari sentralisasi yang hajadi pada saat oradc baru, penarikan retribusi khususnya retnlausi parkir merupakan suatu kcbijakan ck000mi publik untuk menjalankan peran dan fungsi pernaintah (alakasi, destribusi, stabilista6). Olch karena itu pertrintaan retribusi parlcir dacrah merupakan sangat pcming didalam mermisi kas dacrah guna membiayai segala jenis aktivitts pomerintah dacrah dalam rangka mclaksanakan dan menjalankan fungsi bukum, sosial dan Penehtian ini benujuan untuk rrangralmi perbedaan paodapatan retribusi parkir sebelum dan sestalsh diberlakukannya otonomi daerab, denk6n obyck penelidan pada kota Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data sukunder bempa publIkast keuangan daerah di gantor Punetimutu Pajd.1/4 L>autil■ (KPPD) dan Dinas Perhubungan (01911U6) Kota Yogyakarta. Paide pcnelnian mhun 1995-2006, dimana talum 2001 sebagai awal otonomi daerah. Tentuan utama pcnelitian tni adalah tcrjadi peningkatan pendapatan retribusi paddr daerah . 44,4 1, 708.899.555 dengan melakukan pengujian patred t tcst. Tingkat signiaansinya juga <(0.05) yaitu 0,020. regulasi tentang retribusi parkir juga sangat berperan daktm upaya peningkatan pendapatan retnbusi parkir daerah dengan melakukan analisis langsung kclapangan dengan mbhat pabandingan peraturan daerall No 10 Tabun 1994 dan peralunn daerah NO. 17, 19 dan 20 Tahun 2002