SISTEM MULTIPARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

*133 Sistem pemerintahan merupakan hal yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah Negara. Sistem pemerintahan diperlukan guna menjaga kestabilan sebuah negara. Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dimana ciri-cirinya terdapat pada UUD 1945, tetapi dilain sisi sistem kepartaian di Indonesia adalah multipartai. Maka dari itu sistem multipartai di Indonesia perlu dikaji dan dievaluasi, karena lazimnya suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial hanya memiliki sistem kepartaian dua partai saja. Hal tersebut menjadi dasar terwujudnya check and balances oleh eksekutif dan legislatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, adapun yang dapat dijadikan objek dalam penelitian normatif ini adalah bahan-bahan yang berupa bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Agar sistem pemerintahan presidensial Indonesia berjalan optimal, maka sistem kepartaian di Indonesia harus diubah, karena berdasarkan teori sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara harus selaras dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut