PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARPAN LAHAN PERKEBUNAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Sebagian masyarakat di Indonesia terbiasa saling bantu membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam aktivitas tersebut supaya tidak saling merugikan, masyarakat mengikatnya dalam suatu perjanjian. Salah satu perjanjian yang telah berlangsung lama di masyarakat guna untuk menopang kehidupan sehari hari ialah perjanjian dalam penggarapan lahan perkebunan. Salah satu perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian dalam sistem bagi hasil perkebunan. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa dalam undang- undang perkebunan tidak mengatur secara rinci mengenai sistem bagi hasil perkebunan sehingga perlu dipertanyakan kepastian hukumnya. Selain itu perjanjian secara prinsip Islam (akad musaqah) perlu diterapkan mengingat sebagian besar yang terlibat dalam kegiatan ini ada masyarakat muslim. Selanjutnya penulis juga menemukan bahwa pada praktiknya, masyarakat terbiasa melakukan perjanjian hanya atas dasar kepercayaan dan kesepakatan saja tanpa adanya perjanjian tertulis serta tidak adanya batas waktu berakhirnya perjanjian sehingga kerap terjadi sengketa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hakikat sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan di Indonesia menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam dan bagaimana urgensi kesepakatan secara tertulis dalam sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan di Indonesia. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta peraturan terkait. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang merupakan sumber utama. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis . Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil perkebunan di Indonesia belum memiliki kepastian hukum. Mengenai perjanjian atas kepercayaan dan kesepakatan tanpa adanya perjanjian tertulis sah menurut hukum positif dan hukum Islam. Mengenai tidak adanya batas waktu perjanjian sah menurut hukum positif karena memang belum ada peraturan yang mengatur akan tetapi tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan syarat akad musaqah yang mengharuskan adanya batas waktu agar terhindar dari gharar. Selanjutnya Meskipun perjanjian secara tertulis tidak diwajibkan baik menurut hukum positif ataupun hukum Islam, tetapi perjanjian secara tertulis tetap harus diterapkan untuk mencegah sengketa yang mungkin terjadi