KEKUATAN HUKUM ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 73/Pdt.G.BPSK/2010/PN.YK dan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 53/pdt.sus-BPSK/2018/PN.Kwg)

Penelitian ini mengenai sebuah analisis hukum terhadap sebuah putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan perkara atas sengketa konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi landasan BPSK dalam kedudukannya selaku lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan umum dalam memutus perkara dan sekaligus untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan BPSK memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga benar-benar final dan mengikat atau malah sebaliknya, dimana putusan yang dijatuhkan malah dirasa belum kuat sehingga para pihak yang dikalahkan masih memiliki peluang untuk menganulir putusan tersebut dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung wawancara dari narasumber, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder antara lain mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan narasumber. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Berdasarkan kedudukan BPSK yang disebut juga lembaga alternatif penyelesaian sengketa, maka dalam pelaksanaan tugasnya serta menjalankan fungsi kedudukannya, BPSK berpegang pada konsep dan metode alternatif penyelesaian sengketa pada umumnya, yaitu proses penyelesaiannya melalui mediasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPSK berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Namun terkait pada kekuatan terhadap sebuah putusan yang dijatuhkan oleh BPSK, pada prinsipnya putusan BPSK adalah putusan yang final dan mengikat, tetapi dengan adanya ketentuan yang mengatur diperbolehkannya pihak mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri maka disimpulkan bahwa putusan BPSK tersebut belum final, dan oleh karena itu sangat perlu diatur dan dibuat sebuah ketentuan perundangan-undangan yang baru yang mampu memberi legitimasi yang kuat terhadap fungsi dan keberadaan BPSK.

Kata Kunci: Putusan BPSK, Kekuatan Putusan BPSK, Kepastian Hukum.