ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DI KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI TAHUN 2005-2006

Metode yang digunakan yaitu deskriptif cksploratif, dan cars penulisannya menggunakan mctode analisa kualitatif yang mana memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada pengelolaan keuangan daerah dan data-data yang semula dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa.Penggunaan metode ini agar penelitian yang berusaha menggali (mengeksplorasi) ilmu pengetahuan baru, pengetahuan yang belum dikctahui oleh orang. Pcngelolaan keuangan daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk memobilisasi sumber-sumber kekayaan daerah baik dad segi pendapatan, pencrimaan seta mengoptimalkan pinjaman daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, hal ini mcnyangkut dengan Perth no 16 tahun 2003 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah kabupaten kerinci yang mana pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk mengelola anggaran keuangan dal= bentuk penerimaan, pengeluaran, pembentukan APBD yang dialcui sebagai nilai kekayaan bersi daerah kabupaten kernel seta mengoptimalkan semua acct kekayaan dan sumber pendapatan daerah agar dipergunakan dalam segi ekonomi dan pembangunan daerah kabupaten kernel. Dalam peraturan APBD Kabupaten Kernel, Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dan di Implementasikan bagi pembangunan daerah yang bertujuan untuk kepentingan daerah Kabupaten Kernel yang dianggap perlu. Pada tahap Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kernel mempunyai entitas penggunaan Anggaran sebagaimana penjabaran APED tahun anggaran 2006 untuk setiap perkantoran dan instansi pemerintah dapat dibagi pada setiap bidang. Dari sisi penerimaan, telah dikeluarkan seperangkat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penerimaan asli daerah dari sumber pajak dan retrebusi. Peraturan Daerah tersebut menyehutkan secara rinci jenis dan tarif masing-masing pajak dan retribusi daerah.Dalam anggaran tahun 2005-2006 penerimaan PAD yang junfialinya belum signifikan untuk menompang PAD, dibantu dengan penerimaan dari transfer/bagi hasi I dengan Pemerintah Pusat.