IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SASARAN KERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen kerja yang
berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai
(SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari
setiap kegiatan tugas jabatan. Badan Kepegawaian Daerah DIY merupakan salah satu
aparatur birokrasi di DIY yang telah menerapkan SKP sejak tahun 2014 sebagai sebuah
sistem untuk mengetahui kerja para pegawainya. Dalam pelaksanaan SKP ini titik berat
penilaian ada di SKP yang mempunyai rasio 60%, dan penilaian perilaku yang hanya
mempunyai rasio 40%.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan SKP
dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan SKP di BKD DIY
Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian
ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan SKP di BKD DIY. Adapun teknik pengumpulan
data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang
digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan SKP di BKD DIY secara
keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan pegawai telah menjalankan
tugasnya sesuai dengan tahapan SKP yang terdapat di PERKA BKN No 1 Tahun 2013,
diantaranya: (1) penyusunan SKP,(2) persetujuan SKP,(3) pelaksanaan uraian tugas, dan(3)
penilaian kinerja PNS. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya pelaksanaan
SKP di BKD DIY diantaranya: (1) komunikasi, BKD DIY melakukanya dengan sosialisasi
setiap 4 kali dalam satu tahun,(2) sumber daya, masih kurangnya SDM dan juga sarana dan
prasarana, sehingga ini akan menghambat pelaksanaan SKP,(3) hubungan antar organisasi,
BKD DIY berkerjasama dengan BKN, sehingga bisa melakukan koordinasi apabila terdapat
kesulitan dalam pelaksanaan SKP,(4) karakteristik agen pelaksana, para pelaksana sudah
menjalankan tahapan SKP sesuai SOP yang ada,(5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik,
,dukungan sudah dilakukan dari seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan SKP,(6)
desposisi implementor, para pelaksana berusaha mengatasi hambatan yang dialami oleh
individu masing-masing.
Dalam pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa kendala
yang dihadapi, antaralain: (1) belum sepenuhnya para pegawai di BKD DIY paham akan
pelaksanaan SKP,(2) kurangnya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan SKP, (3)
masih kurangnya Sumber Daya Manusia.