ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA SAMOTA (TELUK SALEH, PULAU MOYO DAN GUNUNG TAMBORA) TAHUN 2015.

Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah dan pengembangan
kawasan strategis lainnya. Agar pemerintah daerah mampu memanfaatkan secara
maksimal kawasan-kawasan strategis tersebut, maka pemerintah harus pandai
melakukan inovasi-inovasi kebijakan pembangunan. Memaksimalkan
pembangunan di sektor pariwisata adalah salah satu bentuk kebijakan yang dapat
dilakukan. Namun, tidak semua kebijakan pembangunan selalu bersandar pada
pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, hal itu bisa disebabkan oleh
muncunya gejala-gejala negatif dari penerapan otonomi daerah. Penelitian ini
diarahkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip good governance
oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam pengembangan kawasan
wisata SAMOTA. Dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip good
governance, sebagai instrument untuk memahami aktivitas kebijakan atau
program serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.
Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis
kualitatif dengan cara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan
penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive. Hasil penelitian
menunjukan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan
pengembangan pariwisata melalui beberapa program seperti Festival Moyo dan
pengadaan tanah, telah melaksanakan prinsip-prinsip goog governance. Meskipun
harus diakui masih terdapat beberapa kelemahan seperti pada indikator partisipatif
dan efektivitas program pengadaan tanah. Faktor pendukung pelaksanaan good
governance adalah kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa
(Eksekutif dan Legislatif) melakukan check and balances. Sedangkan faktor
penghambatnya adalah penegakan dan pelaksanaan aturan hukum yang bertujuan
untuk mewujudkan good governance yang belum terlaksana secara maksimal
karena masyarakat kurang menghormati prosedur hukum yang berlaku.