PERAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU KEPALA DAERAH

Sejak dibentuk tanggal 12 Juni tahun 2012 sampai dengan akhir Ferbuari 2014 DKPP telah menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP sebanyak 1.389 dan Pada tahun 2015 terdapat 468 orang yang dilaporkan dari 110 perkara yang diadukan. Dari sekian banyak perkara yang diterima oleh DKPP menunjukkan bahwa betapa lemahnya integritas penyelenggara pemilu. Hal tersebut menjadi alasan mengapa DKPP harus tegas dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Selain menjadi kelemahan sistem demokrasi, ini juga memperburuk citra panyelenggara pemilu yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas pemilu di Indonesia. Penelitian ini akan menjawab bagaimana peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, khususnya pemilu kepala daerah (PILKADA). Peneliti menggunakan metode penelitian normatif, yang menjadikan Undang-Undang dan beberapa putusan DKPP sebagai dasar atau acuan dari penelitian ini, diantaranya Putusan No.74/DKPP-PKE-II/2013, No. 170/DKPP-PKE-III/2014 dan No. 290/DKPP-PKE-III/2014. Dari metode tersebut maka kita akan mengetahui seberapa maksimal DKPP menjalankan kewenangannya dan apa yang menjadi kendalanya dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu kepala daerah.
Kata kunci: Kewenangan, Putusan DKPP dan kode etik.