PEMBAYARAN GANTI RUGI LAYAK DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BANDARA INTERNASIONAL DI KABUPATEN KULON PROGO

Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat diantaranya sebagai prasarana dalam bidang Perindustrian, Perumahan dan Jalan. Pembangunan lahan Bandara Baru menjadi program pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dikarenakan Bandara Adi Sucipto telah overload, demi mempersingkat jarak dan waktu masyarakat yang hendak pergi dan pulang ke Yogyakarta pastinya membutuhkan bandara. Sementara padatnya orang yang hilir-mudik ke Yogyakarta membuat bandara Adi Sutjipto yang telah digunakan sejak pasca kemerdekaan itu overload, yaitu hanya mampu menampung 1,2 juta penumpang per tahun, padahal beban muatan yang harus ditampung saat ini diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta penumpang setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan bandara yang lebih memadai dan diperlukan langkah membuat bandara yang lebih besar guna mengakomodasi kepentingan banyak orang. Dalam hal ini, keberadaan tanah bagi pembangunan tidak terlepas dari masalah pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang terkait dengan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, adapun data diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Data primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kulon Progo Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan ganti rugi yang layak dalam pengadaan tanah di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, menilai ganti kerugian berdasarkan nilai harga pasar dan melakukan musyawarah penetapan ganti kerugian kepada warga, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi layak dalam rangka pengadaan tanah bandara internasional di kabupaten Kulon Progo masih banyak hambatan baik dalam penegakkan hukum terhadap masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya persiapan dari instansi yang terkait.
ICata Ganti Ruvi Lahan. Pengadaan Tanah Bandara, Kabupaten Kulon