PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANGKUTAN UMUM DENGAN DAMRI GUNA MENDUKUNG TRANSPORTASI PARIWISATA DAERAH PARANGTRITIS

TRANSPORTASI MENJADI SALAH SATU KEBUTUHAN BAGI MASYARAKAT YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN LEBIH DARI PEMERINTAH, MENGINGAT BAHWA TRANSPORTASI MERUPAKAN SUATU HAL YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI KESEHARIAN MASYARAKAT. TRANSPORTASI YANG DAPAT MENGHATANTARKAN WISATAWAN UNTUK BERKUNJUNG KE DESTINASI PANTAI PARANGTRITIS SALAH SATUNYA ADALAH ANGKUTAN UMUM. MASUKNYA DAMRI KE DAERAH KABUPATEN BANTUL DIKARENAKAN SUATU PROGRAM DARI PEMERINTAH PUSAT. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANGKUTAN UMUM DENGAN DAMRI GUNA PENDUKUNG SARANA TRANSPORTASI PARIWISATA DI DAERAH PARANGTRITIS DENGAN MENGETAHUI FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT. METODE PENELITIAN MENGGUNAKAN YURIDIS EMPIRIS, DENGAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA DIPEROLEH DENGAN WAWANCARA KEPADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL. HASIL DARI PENELITIAN INI MENUNJUKAN PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA ANGKUTAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN DAMRI ADALAH SEBAGAI MEDIATOR. MEDIASI INI MENGHASILKAN SUATU PRINSIP DIMANA PIHAK DARI ORGANISASI ANGKUTAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANTUL TIDAK MEMPERMASALAHKAN ADANYA DAMRI BEROPERASI DI WILAYAH PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL DENGAN ADA BEBERAPA KETENTUAN. NAMUN ADA FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT, FAKTOR PENDUKUNGNYA YAITU KEDUA BELAH PIHAK DAPAT DIUNDANG DAN DIPERTEMUKAN DENGAN CARA YANG BAIK UNUTK MENEMUKAN SOLUSINYA, FAKTOR PENGHAMBATNYA YAITU IALAH WAKTU UNTUK MEMPERTEMUKAN KEDUA BELAH PIHAK, KARENA PEKERJAAN ATAU AKTIFITAS DARI MASING-MASING PIHAK. DAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 INI UNTUK KEGIATAN YANG BERKERUMUN JUGA TIDAK DIPERBOLEHKAN.