PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penegakan hukum merupakan proses undang-undang sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum di kehidupan masyarakat yang menciptakan ide tentang keadilan hukum dan manfaat social menjadi nyata. Dari sudut subyek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek penting dan juga ditafsirkan sebagai upaya menegakkan hukum yang melibatkan semua subyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar disiplin dan juga untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 – 2021 terdapat 5 kasus pelanggaran disiplin. Yang terdiri dari 1 pelanggaran disiplin kategori ringan, 1 pelanggaran disiplin kategori sedang dan 3 pelanggaran disiplin kategori berat. Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan dasar hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Sedangkan faktor yang menghambat penegakan hukum pelanggaran disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu ada kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan kewajiban dan tidak adanya sistem pengawasan yang memonitoring kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara menyeluruh