PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019-2020

TUJUAN DARI PENELITIAN INI, UNTUK MENGETAHUI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN, SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM PASAL 4 AYAT 4 HURUF (A) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011-2031. UNTUK MENJAWAB HAL TERSEBUT MUNCUL PERTANYAAN SEPERTI, BAGAIMANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN DAN FAKTOR APA SAJA YANG MENJADI PENGHAMBAT PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN. PENULISAN PENELITIAN INI MENGGUNAKAN METODE PENELITIAN HUKUM EMPIRIS DENGAN PENDEKATAN YURIDIS EMPIRIS. TERKAIT PENGUMPULAN DATA DIPEROLEH DARI HASIL WAWANCARA DAN PERMOHONAN BERUPA DATA-DATA PENDUKUNG UNTUK MELENGKAPI PENULISAN SKRIPSI INI. PENGUMPULAN DATA DIPEROLEH DARI BEBERAPA INSTANSI YANG MEMBIDANGI. HASIL PADA PENELITIAN INI, DIKETAHUI BAHWA KEGIATAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN SETIAP TAHUNNYA MASIH TERJADI. LANGKAH-LANGKAH SEPERTI PERIZINAN, PENETAPAN KAWASAN PERTANIAN, DAN PEMASANGAN PAPAN INFORMASI TELAH DICANANGKAN GUNA MENGENDALIKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN. FAKTOR PENGHAMBAT PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DISEBABKAN KARENA KURANGNYA KESADARAN MASYARAKAT, KETERBATASAN SDM, KETERBATASAN ANGGARAN, PERMOHONAN YANG SANGAT BANYAK, KETERBATASAN SARANA DAN PRASARANA, SERTA INSENTIF DAN DISENTIF YANG MASIH DALAM KAJIAN. KESIMPULANNYA, PENGENDALIAN DIJALANKAN MELALUI PROSEDUR PERIZINAN DAN UNTUK PELANGGAR AKAN DIKENAKAN SANKSI.