PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWOREJO DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER KABUPATEN PURWOREJO

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012. PENGADAAN TANAH TERSEBUT BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT. KONFLIK DALAM PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM TERSEBUT SEJALAN DENGAN PROSES PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO YANG TERDAMPAK ATAS PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM. 154 WARGA PEMILIK 177 BIDANG TANAH DENGAN LUAS 15 HEKTAR TANAH YANG MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN NEGERI PURWOREJO. LAHAN TERDAMPAK SEJUMLAH 5.838 BIDANG TANAH DILAKUKAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN DENGAN PENENTUAN BESARAN GANTI RUGI SECARA SEPIHAK OLEH PEMERINTAH DAERAH TANPA MELAKUKAN MUSYAWARAH BERSAMA WARGA TERDAMPAK. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PURWOREJO DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENDUNGAN BENER KABUPATEN PURWOREJO BESERTA FAKTOR PENGHAMBATNYA. BERDASARKAN PENELITIAN YANG TELAH DILAKUKAN BERPERAN UNTUK MENYIAPKAN TIM PENILAI UNTUK SURVEI DAN MEMBENTUK TIM GUNA MENYELESAIKAN KONFLIK SERTA MEMBERIKAN FASILITAS PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MUSYAWARAH DENGAN MASYARAKAT TERDAMPAK YANG BERSENGKETA DALAM PENINDAKLANJUTAN PENGADUAN DARI MASYARAKAT MELALUI MEKANISME PENYELESAIAN KO NFLIK PERTANAHAN.