DINAMIKA POLITIK PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI DALAM MENGHADAPI | . KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Dalam latarbelakang masalah mernbahas tentang perkembangan kebijakan Otonomi daerah menjadi isu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya khususnya bagi daerah yang memiliki potensi ekonomi yang balk. Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang secara langsung merasakannya karena daerah yang memiliki potensi ekonomi yang balk. Untuk itu, akhir pada Tahun 2008 Kabupaten Bekasi telah merencanakan pernbentukan Kabupaten barn. Matra, Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dalam perencanaan pembentukan Kabupaten bane? Bagaimana dinamika politik yang terjadi pada perencanaan pembentukan Kabupaten Bekasi Utara? Dan, Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menghadapi rencana pemekaran pembentukan Kabupaten Bekasi Utara? Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian Deskripsi Kualitatif dengan menyajikan suatu garnbaran terperinci tentang satu permasalah yang terjadi dan rnenganalisis mclalui data observasi dan penyebaran kuesioner di beberapa kecamatan yang menjadi rencana dalam pembentukan Kabupaten barn, kecamatan yang menjadi obyek penelitian dari peneliti, diantaranya : Kecamatan Tvlauaragembong, Sukatani dan Babelan. Selain itu, dalam bab kedua (2) membahas tentang sejarah Kabupaten Bekasi dan beberapa kecamatan yang menjadi obyek penelitian ini. Tentang basil yang didapat dari penelitian ini ialah langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dengan melakukan sosialisasi perencanaan pembentukan baru melalui Badan Permusyawaratan Dcsa yang berada di tiap Kecamatan Kabupaten Bekasi utara. Kemudian, mengajukan surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditindak lanjuti dan kebijakan pembentukanipemekaran Kabupaten barn pun terhambat karena adanya memoratorium yang di lakukan oleh Pemerintah pusat. Dalam dinamika politik pembentukan Kabupaten Baru ini, terjadi gesekan antara kelompok penenak dengan pemerintah. Gesekan tersebut memberikan dampak terhadap kebijakan inisiatif yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bekasi untuk meredam gesekan tersebut. Dari tingkat partisipasinya, masyarakat yang berada di bagian utara "pasif', Faktor yang melatarbelakangi adanya kepasifan masyarakat dikarenakan oleh beberapa faktor, meliputi faktor sosio-ekonomi, faktor politik yang dimiliki oleh masyarakat masih lemah. Untuk itu, jika ingin partisipasi masyarakatnya tinggi maka yang dilakukan dengan meningkatkan faktor-faktor tersebut. Selain itu, fasilitas pelayanan publik pun harus ditingkatkan sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh untuk mengurus administrasi kependudukan.