INTEROPERABILITAS ORGANISASI DALAM MENDUKUNG SURVEILANS DATA COVID-19

Penelitian ini bertujuan melakukan penilaian kemampuan interoperabilitas organisasi Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan integrasi data COVID-19. Pandemi COVID-19 menciptakan kebutuhan transmisi data yang cepat, tepat dan efektif, dalam fungsi pengendalian wabah COVID-19 di Indonesia. Pemerintah dituntut dapat melakukan transmisi informasi data secara real-time dan dapat diandalkan, untuk menjadi dasar kebijakan terhadap pngendalian wabah COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan Qualitattivie Data Softwere Analysis (QDSA) dengan alat bantu software analisis data NvivoPlus12. Sumber data sekunder ditempatkan sebagai data utama dengan pertimbangan data yang falid dengan sumber yang jelas. Penelitian ini memanfaatkan big data sebagai data utama, dengan sifat data yang terstruktur, semistruktur dan tidak tersruktur. Data terstruktur pengumpulan data melalui portal website resmi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Dokumen Laporan SATGAS COVID-19. Data tidak terstruktur ditambang dari informasi artikel Media Masa Nasional yang dibatasi berdasarkan kurun waktu dan topik permasalahan. Hasil penelitian menunjukan identifikasi terkait flow manejemen data dan surveilience data COVID-19 di Indonesia dalam pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 dilaksanakan secara tekompurasi melalui online berbasis aplikasi. Penggunaan aplikasi TC-All Record 19 bagian strategi dalam meningkatkan integrasi kolaborasi berbagi data antar lintas organiasi. Tetapi dalam penyelenggaraan berbagi data tidak didukung tingkat kematangan interoperabilitas organisasi yang baik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil transmisi data antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki gap tinggi terkait kuwalitas surveilince data COVID-19. Penilaian interoperabilitas organisasi dinilai dengan menggunakan Bisnis Proses, Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan, Arsitektur, Ekonomi dan Peraturan/Hukum. Hasil penilaian menunjukan permasalahan utama pada aspek Bisnis Proses, Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan dan Arsitektur yang mendominasi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil analysis cluster pada variable tersebut memiliki korelasi terhadap aspek interoperabilitas lain. Permasalahan Bisnis Proses diakibatkan terkait dengan komitmen antar unit organisasi pelaksana pencatatan dan pelaporan data COVID-19 terkait kelengkapan data. Pada aspek Kebijakan dipengaruhi oleh tingginya aturan tumpang tindih antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam distrubusi data COVID-19, sehingga transmisi data tidak berjalan dengan baik. Permasalahan kurang optimalnya kuwalitas surveilince data COVID-19 di Indonesia secara keseluruhan dipengaruhi dari kesiapan Pemerintah dalam menciptakan tingkat kemampuan interoperbilitas organisasi yang baik dan kondisi kebijakan manajemen data yang dinamis.