MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA DI KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA

<p>Tanah desa merupakan aset penting untuk menunjang pembangunan desa. Pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang tepat untuk meningkatkan pembangunan desa. Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan tanah desa beserta hambatan-hambatan pasca diterbitkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan secara langsung untuk melihat fakta sebenaranya yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, studi kepustakaan serta analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kalurahan Sardonoharjo memiliki luas tanah desa 115,6067 Ha yang terdiri dari tanah kas desa 39,3125 Ha, tanah pelungguh 69,3753 Ha, tanah pengarem-arem 6,9189 Ha, dan Tanah untuk Kepentingan Umum 8,2210 Ha. Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sardonoharjo secara teknis sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, namun dalam praktenya belum sesuai, karena dilapangan masih ditemukan berberapa pelanggaran seperti tanah desa yang disewakan dalam sektor non pertanian belum memiliki ijin dari Kesultanan atau Kadipaten, adanya ketidaksesuaian data antara Pemerintah Desa dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dan belum transaparanya keuangan yang didapat melalui penyewaan tanah desa</p>

<p><strong>Kata Kunci:</strong><em> Tanah Desa, Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Hambatan, Kalurahan Sardonoharjo</em></p>