PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI KABUPATEN KULON PROGO

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbagi menjadi dua jenis kepegawaian yaitu yang pertama PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah orang yang dipekerjakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dan yang kedua PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintah. PPPK sebagai jawaban dan kebutuhan bagi SDM untuk kedepannya dan untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Daerah Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Pengadaan PPPK merupakan kegiatan untuk memehuhi kebutuhan pada instansi tertentu yang dilakukan melalui tahapan rekomendasi terhadap intansi yang terkait, BKD melakukan analisis beban, mendapat persetujuan dari BKD, pengumuman penerimaan pegawai, pembukaan pendaftaran pegawai, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan terakhir yaitu penandatanganan kontak. Kemudian PPPK ini untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi CPNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan