Analisis Penerapan Smart Governance Melalui Media Sosial Pada Pemerintah Daerah di Indonesia

Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Smart Governance Melalui Media Sosial Pada Pemerintah Daerah di Indonesia” merupakan penelitian yang menitik beratkan pada analisis tentang branding, kriris, partisipasi dan transparansi. Inikator tersebut ditelaah terhadap penggunaan media sosial twitter di Bandung, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan smart governance dalam pemerintahan serta dampak penggunaan media sosial dalam pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan artificial intelligent software NVivo 12 Plus dengan menggunakan coding analisis, word frequency, hastage dan timeline tweet masingmasing akun twitter Bandung, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi branding dalam bidang kesehatan Jawa Tengah lebih mendominasi disusul oleh DKI Jakarta, Bandung dan Surabaya. Dalam hal fungsi krisis, yang lebih unggul ialah krisis kesehatan dengan posisi tertinggi yakni Jawa Tengah, Bandung, DKI Jakarta dan Surabaya. Selanjutnya untuk fungsi partisipasi yakni lebih unggul dalam hal public engagement ialah DKI Jakarta, selanjutnya fungsi partisipasi dalam bidang kolaborasi yang unggul ialah Surabaya, Bandung dan Jawa tengah. Fungsi transparansi dalam hal pelayanan yang lebih unggul ialah DKI Jakarta, Surabaya, Jawa Tengah dan Bandung. Selain itu, dalam hal hastag yang lebih tranding ialah hastag #jatenggayeng yang mencapai angka 400 hastag. Hal ini menandakan bahwa media sosial juga digunakan untuk membranding isu pada suatu wilayah. Komparasi antara pemerintah kota dan provinsi memiliki tingkat perbedaan dalam hal cakupan wilayah, kewenangan dan permasalahan yang terjadi pada masing-masing kota atau provinsi. Smart governance menjadikan kota dan provinsi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Di Indonesia, Jawa tengah merupakan salah satu provinsi yang berpotensi melaju menjadi smart province pertama dengan jumlah 21 kabupaten/kota yang telah menerapkan smart city. Hingga kini masih dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan dan inovasi. Rekomendasi yang dapat diberikan yakni agar pemerintah kota maupun pemerintah provinsi dapat terus mengembangkan dan meningkatkan penerapan smart city agar dapat menjadi percontohan oleh daerahdaerah lain.