PRAKTIK TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA KEISTIMEWAAN DI DINAS KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016

Skripsi ini mengambil judul “Praktik Transparansi Penggunaan Dana Keistimewaan
Di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016” dimana
kucuran dana tambahan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang
disebut dengan dana istimewa untuk keperluan kebudayaan membuat jajaran pelaku
pemerintah menyalah gunakan dana yang telah diamanatkan. Terbukti dengan adanya
himbawan Sultan yang memangku jabatan sebagai Gubernur DIY kepada jajaran
yang duduk di pemerintahan.

Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
kualitatif yang akan berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang menjelaskan
bagaimana transparansi dana keistimewaan di Dinas Kebudayaan. Adapun data yang
dipakai dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode
pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah interview atau wawancara
dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan cara mendeskripsikan data yang ada
dengan kata-kata yang ada dengan sistematis.

Hasil penelitian Dinas Kebudayaan DIY telah melakukan transparansi kepada
masyarakat dan sesuai dengan indikator yang diteliti. 1. Transparansi yang
merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah untuk mengetahui segala
proses secara terbuka. Begitupun masyarakat menginginkan keakuratan dalam
mendapatkan informasi, Dinas Kebudayaan DIY memberikan pilihan kepada
masyarakat agar mendapatkan informasi mengenai danais secara akurat akni dengan
mengakses wesite Dinas Kebudayaan untuk kegiatan, bappeda, SKPD dalam hal
penggunaan danais atau memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bertanya
baik secara langsung yakni datang ke Kantor Dinas Kebudayaan DIY dan tidak
langsung yakni lewat email Dinas Kebudayaan DIY atau website di kotak pertanyaan,
saran dan usulan. 2. Faktor yang mempengaruhi transparansi adanya akses pada
informasi yang memungkinkan untuk penyediaan tentang informasi cukup jelas, serta
adanya kemudahan dalam mengakses informasi. Dengan adanya informasi yang
cukup akurat tentulah menjadi harapan masyarakat dalam mendapatkan informasi
kejelasan kinerja pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan transparansi yang sejatinya
harus dilakukan Pemerintah tentunya mempunyai kerangka regulasi yang jelas,
begitupula dengan Dinas Kebudayaan DIY. Dinas Kebudayaan DIY memberikan
pilihan kepada masyarakat agar mendapatkan informasi mengenai danais secara
akurat akni dengan mengakses wesite Dinas Kebudayaan

Kata kunci: transparansi otonomi. keistimewaan DIY. dana tetimewa