OPTIMALISASI PARADIPLOMASI TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI DI ACEH PASCA MOU HELSINKI 2005-2021

Keterlibatan daerah dalam hubungan internasional telah menjadi tuntutan bagi pemerintah daerah untuk ikut terlibat dalam aktivitas internasional di era globalisasi ini. Aktivitas internasional atau kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh non-state actor salah satunya pemerintah daerah dinamakan dengan paradiplomasi. Dengan adanya praktik paradiplomasi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam penelitian ini akan menjelaskan paradiplomasi oleh Pemerintah Aceh. Melalui Perjanjian MoU Helsinki, Pemerintah Aceh mendapatkan kewenangan yang luas dalam melakukan paradiplomasi, akan tetapi paradiplomasi di Aceh tampaknya kurang optimal. Dengan mengembangkan lebih lanjut penelitian Michael Keating tentang ‘kapasitas organisasi’ dengan mengidentifikasi penyebab tidak optimal paradiplomasi di Pemerintahan Aceh melalui variabel kepemimpinan dan institusionalisasi/pelembagaan pelaksana kewenangan paradiplomasi, penelitian ini menemukan bahwa penyebab tidak optimalnya paradiplomasi di Pemerintah Aceh karena adanya problem disetiap kepemimpinan eksekutif di Provinsi Aceh pasca MoU Helsinki dan lemahnya institusi pelaksana kewenangan paradiplomasi. Kemudian untuk melengkapi penjelasan dari dua variabel tersebut juga ditemukan tidak optimalnya paradiplomasi di Aceh disebabkan oleh kurangnya kesiapan daerah dalam melayani kerja sama dengan mitra asing.