KOMUNIKASI KRISIS HUMAS PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PADA MASA PPKM (STUDI KASUS PELANGGARAN WARGA)

Tingginya angka pelanggaran warga saat PPKM tentu menjadi sebuah masalah bagi pemerintah daerah khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Humas yang menjadi bagian dari SKPD kebencanaan. Humas berperan sebagai sebagai key opinion leader dan menjadi garda terdepan dalam fungsi informasi, edukasi dan sosialisasi kebijakan PPKM. Jumlah pelanggaran yang tidak sedikit menyebabkan angka kenaikan Covid-19 yang diproyeksikan menurun menjadi meningkat, kondisi tersebut tentu sangat merugikan bagi pemerintah dan masyarakat. Tingginya kasus pelanggaran berpotensi menimbulkan persepsi buruk serta krisis kepercayaan terhadap Humas karena dinilai gagal dalam membuat perencanaan dan strategi komunikasi yang baik terhadap kebijakan PPKM. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses komunikasi krisis Humas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada masa PPKM. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi krisis Humas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah menerapkan dua prinsip komunikasi dalam CERC yaitu be first & be right yang memaksimalkan rich media & integrated model sebagai media selection. Fokus komunikasi mereka merujuk pada aktivitas KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) yang kemudian di implementasikan melalui komunikasi secara langsung (offline) seperti PETUNRA (Pertunjukan Rakyat), patroli & sosialisasi langsung, serta KIM (Kelompok Informasi Masyarakat). Kemudian Komunikasi tidak langsung (online) dilakukan melalui unggahan feed di Instagram. Pemilihan komunikator dalam proses komunikasi melibatkan banyak pihak, mulai dari anggota pemerintah lintas sektor, tokoh budayawan, sampai pada masyarakat.