POLITIK HUKUM PENGATURAN PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

POLEMIK TENTANG KETENAGAKERJAAN TERJADI SETELAH DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. PEMBAHASAN MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA MENIMBULKAN PRO DAN KONTRA DARI BERBAGAI PIHAK, TERMASUK DI ANTARANYA DARI PEKERJA/BURUH. ADANYA PENOLAKAN SECARA TERANG-TERANGAN DIDASARKAN PADA TIDAK DIIKUTSERTAKANNYA PERWAKILAN DARI PIHAK PEKERJA/BURUH DALAM PROSES PEMBAHASAN, SERTA ADA PENGUBAHAN DI BEBERAPA PASAL PERIHAL PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG BERKAITAN DENGAN PENGATURAN HAK-HAK PARA PEKERJA YANG SEBELUMYA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI POLITIK HUKUM PENGATURAN PEKERJA DENGAN PKWT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 SERTA PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA DENGAN PKWT SETELAH ADANYA PERUBAHAN KETENTUAN. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN ADALAH PENELITIAN NORMATIF, DENGAN SUMBER DATA SEKUNDER YANG BERASAL DARI BUKU, JURNAL, DOKUMEN, SERTA PENELITIAN TERDAHULU DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. BERDASARKAN HASIL PENELITIAN YANG DIPEROLEH, DENGAN MUNCULNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 SEBAGAI HARMONISASI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 YANG DIMAKSUDKAN UNTUK PENYEDERHANAAN REGULASI MASIH TERJADI PENOLAKAN DI KALANGAN MASYARAKAT TERUTAMA PEKERJA, KHUSUNYA PASAL-PASAL YANG BERKAITAN DENGAN HAK-HAK PEKERJA DALAM PKWT MASIH MENIMBULKAN PROBLEMATIKA. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, PEMERINTAH DIHARAPKAN MELAKUKAN PENGKAJIAN ULANG DENGAN MELIBATKAN PRAKTISI HUKUM SERTA ORGANISASI SERIKAT PEKERJA.