EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BANTUL

PENELITIAN INI DILAKUKAN KARENA BANYAKNYA PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DI KABUPATEN BANTUL. NAMUN, MASIH BANYAK PERUSAHAAN YANG BELUM MENERAPKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN SECARA EFEKTIF SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN. SEHINGGA DIPERLUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BANTUL. TUJUAN DARI PENELITIAN INI UNTUK MENGETAHUI EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN DI KABUPATEN BANTUL. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI ADALAH METODE PENELITIAN KUALITATIF EMPIRIS. PENELITIAN KUALITATIF EMPIRIS MERUPAKAN PENELITIAN YANG MENGHASILKAN DATA PRIMER BERUPA UCAPAN ATAU TULISAN HASIL WAWANCARA DAN PERILAKU SESEORANG TERHADAP SUATU PERISTIWA SERTA DILAKUKAN ANALISA TERHADAP SUATU PERMASALAHAN YANG DIANGKAT MENYANGKUT OBJEK YANG SEDANG DITELITI. HASIL PENELITIAN YANG DIDAPATKAN DALAM PENELITIAN INI ADALAH BERDASARKAN PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DIY, MASIH ADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DI KABUPATEN BANTUL. PELANGGARAN TERSEBUT BERUPA TIDAK TERSEDIANYA RUANG LAKTASI, TIDAK ADANYA ANGKUTAN ANTARJEMPUT BAGI PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI, TIDAK DIBERIKAN CUTI MELAHIRKAN ATAU DIBERIKAN CUTI MELAHIRKAN NAMUN UPAHNYA TIDAK DIBAYARKAN, PEKERJA PEREMPUAN DI PHK KETIKA MAU MELAHIRKAN, DAN TIDAK ADANYA JAMINAN BIAYA PERSALINAN. BAGI PENGUSAHA YANG MELANGGAR HAK-HAK TERSEBUT DIKENAKAN SANKSI PIDANA, SANKSI PERDATA, DAN SANKSI ADMINISTRASI.