EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN LEASING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019

PENELITIAN HUKUM INI MEMILIKI TUJUAN UNTUK MENGETAHUI KETENTUAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN LEASING PASCA ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019. JENIS METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENULISAN HUKUM INI YAITU NORMATIF, DENGAN MENGGUNAKAN DATA SEKUNDER DAN DENGAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA STUDI PUSTAKA YANG DIANALISIS DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS DESKRIPTIF KUALITATIF. HASIL PENELITIAN MENUNJUKAN BAHWASANNYA PASCA ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DENGAN CARA EKSEKUSI KEKUATAN TITEL EKSEKUTORIAL SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM PASAL 15 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA HARUS MEMENUHI DUA SYARAT YAITU TENTANG KESEPAKATAN AKAN CIDERA JANJI DEBITUR, DAN KESUKARELAAN DEBITUR DALAM MENYERAHKAN BENDA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA. APABILA KEDUA SYARAT TERSEBUT TIDAK DAPAT TERPENUHI, MAKA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING SEBAGAI KREDITUR DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KE PENGADILAN SEBAGAI SARANA ALTERNATIF DALAM RANGKA EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN LEASING PASCA ADANYA PUTUSAN A QUO DIDAPATKAN MELALUI 2 CARA YAITU PERLINDUNGAN PREVENTIF DAN PERLINDUNGAN REPRESIF DENGAN SARANA NON LITIGASI MAUPUN LITIGASI.