PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PEMENUHAN HAK UPAH PEKERJA DI YOGYAKARTA

Meningkatnya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier seseorang sejalan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka seseorang melakukan pekerjaan agar menadapatkan upah/gaji sehingga seseorang mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan upah tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh sehingga tercapai kehidupan yang layak. Upah dalam artian sebagai imbalan pekerja/buruh atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan tersebut terikat atas suatu perjanjian kerja atau hubungan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan Disnakertrans DIY terhadap pemenuhan upah pekerja di Yogyakarta dan hambatan yang dihadapi Disnakertrans dalam melakukan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengacu pada data primer yang didapatkan dilokasi penelitian. Hasil pengumpulan data primer yang didapatkan dari narasumber melalui wawancara di lokasi penelitian dan data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber terkait yang mampu membantu memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil dan kesimpulan: Pertama, pengawasan Disnakertrans Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan tiga tahap yaitu preventif-edukasi, represif-non yudisial, represif yustisial. Dan selama pandemi Covid-19 pengawasan dilakukan dengan dua metode luring dan daring. Kedua, hambatan yang dialami Disnakertrans DIY dalam pengawasan adalah kurang pegawai terutama yang PPNS dan adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan menjadi tidak kondusif.