PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ONLINE PADA OTORITAS JASA KEUANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Skripsi ini menjelaskan maraknya pinjaman online baik legal�maupun illegal, terdapat masyarakat di Yogyakarta yang menjadi korban pinjaman online illegal, mereka pernah diintimidasi maupun mendapatkan bunga yang tinggi, dan pinjaman online tersebut masih ada, padahal terdapat ketentuan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam kegiatan usaha jasa keuangan salah satunya pinjaman online�baik illegal.�Penelitian bertujuan mengetahui dan menganalisa mekanisme penyelesaian sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa pinjaman online di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaturan pengawasan dalam penyelesaian sengketa pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu terletak pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Mekanisme penyelesaian sengketa�OJK�terhadap Transaksi online di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu melalui offsite berupa melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK dengan rencana implementasi host-to-host dengan server perusahaan dengan memanfaatkan struktur elemen database. Market Conduct seluruh penyelenggaraan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. AFPI memiliki Code of Conduct dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan. OJK rutin bertemu AFPI minimal 1/minggu. Onsite, melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.