MENGEVALUASI PERMENLU 5/2018 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI PARADIGMA "DUTY OF CARE"

Parade diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, perlu mendapat perhatian lebih saat ini - konteks dengan kompleksitas yang terjadi di triple disruption era. Satu hal yang perlu dievaluasi saat ini dan jarang dibahas adalah pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kami menilai pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang mengangkat topik tersebut, namun terkesan masih artifisial. Itu ada dalam Renstra Direktorat Pelindungan PMI, serta Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 5 Tahun 2018. Banyak hal yang selama ini harus dievaluasi dan diperbaiki. Kami menggunakan paradigma pospositivis sebagai metode untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi kasus tersebut. Kami juga menggunakan paradigma "Duty of Care", gagasan utama dari Leira dan Graeger untuk menganalisis dan mengevaluasi apa yang kurang dan harus diperbaiki terhadap regulasi tersebut untuk pelindungan yang lebih baik terhadap PMI di luar negeri. Sejauh ini hasil yang ditemukan adalah bahwa regulasi pemerintah Indonesia masih jauh dari mengadopsi paradigma "Duty of Care" secara konstruktif. Kemudian kami ingin membahas bahwa Indonesia membutuhkan terobosan yang substantif dan progresif ini, dalam waktu dekat. Evaluasi ini akan menempatkan pelindungan terhadap PMI, kosmopolitan dan postmodernis.