KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAMBANG PASIR ILEGAL

Tambang pasir di Daerah Istimewa Yogyakarta 70% adalah illegal atau tidak mempunyai izin. Untuk mengatasi atau menindak penambang pasir illegal upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melakukan penegakan hukum terhadap penambang pasir ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta melalaui berbagai upaya yang bersifat penal sebagai sarana pemidanaan agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Sanksi Pidana terhadap pelaku penambang pasir illegal berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sanksi bagi pelaku penambangan liar yakni sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sedangkan sarana non penal dengan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, yang bertujuan sebagai upaya melakukan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa izin.