MANAJEMEN ISU PUBLIC RELATIONS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (STUDI KASUS MANAJEMEN ISU HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DALAM MENANGANI ISU PENGEMBANGAN STASIUN SENTRAL MANGGARAI PERIODE MEI-SEPTEMBER 2022)

Pengembangan Stasiun Sentral Manggarai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian menimbulkan kontra dari pengguna kereta dan masyarakat yang terkena dampak akibat adanya pengembangan tersebut. Manajemen isu yang dilakukan oleh Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian beriorientasi pada penanganan isu yang terdampak adanya pengembangan Stasiun Sentral Manggarai. Metode peneltian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek untuk memberikan gambaran tentang manajemen isu Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menangani isu pengembangan Stasiun Sentral Manggarai. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen isu yang dilakukan oleh Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian sudah tepat, dengan melakukan beberapa tahapan berupa identifikasi isu, analisis isu, perencanaan program, pelaksanaan program, dan pengukuran keberhasilan program atau evaluasi.  Program yang dilakukan oleh Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menangani isu, yaitu gathering dilanjut dengan jumpa pers, sosialisasi pada kegiatan car free day (CFD), perbaikan fasilitas dilanjut dengan jumpa pers, dan publikasi konten media sosial terkait progres pengembangan Stasiun Sentral Manggarai. Pada pelaksanaan program dalam menangani isu, program gathering dilanjut jumpa pers dan sosialisasi pada kegiatan car free day (CFD) belum maksimal dalam pelaksanaannya karena tidak sesuai rencana waktu atau timeline yang telah ditentukan. Dalam mengukur keberhasilan program, Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap selesai penyelenggaraan program penanganan isu yang dilaksanakan selama 3 bulan. Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian tidak melakukan riset dan evaluasi secara menyeluruh pada program yang dilakukan.