EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEAGANG KAKI LIMA TIDAK BERIZIN DI JALAN ABU BAKAR ALI

Masih banyak pedagang kaki lima yang menjual barang dagangannya di atas trotoar Jalan Abu Bakar Ali tanpa memiliki izin usaha untuk berjualan. Pedagang kaki lima yang berjualan seringkali mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen di atas trotoar yang seharusnya diperuntukan untuk pejalan kaki. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah sendiri adalah susah diaturnya para pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 telah efektif dalam penataan pedagang kaki lima yang tidak berizin di Jalan Abu Bakar Ali. Selain itu, apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 terhadap pedagang kaki lima tidak berizin di Jalan Abu Bakar Ali. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Kotabaru, dan PKL serta studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL terhadap PKL di Jalan Abu Bakar Ali belum berjalan secara efektif. Faktor penghambat dalam penegakan hukum Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 diantaranya kebijakan penertiban PKL yang sulit dilakukan karena berbenturan dengan masalah kemanusiaan. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta khususnya pihak Satpol PP harus bertindak tegas terhadap PKL yang melanggar peraturan.