PENGARUH TRANSPARANSI, KUALITAS INFORMASI DAN EFESIENSI PELAYANAN TERHADAP SMART GOVERNMENT : STUDI KASUS PENERIMAAN SISWA BARU DI YOGYAKARTA TAHUN 2021

Smart Government merupakan salah satu inovasi baru di bidang pemerintahan yang berjalan seiring dengan perkembangan pesat teknologi dan informasi yang bertujuan untuk memudahkan akses untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat melalui akses informasi dan efektifitas interaksi antara pekerja pemerintahan dan masyarakat. Smart Government merupakan salah satu elemen dasar yang harus di penuhi untuk mewujudkan Smart City. Secara umum, Smart Government adalah istilah yang merujuk pada pengimenpletasian ICT pada pelayanan public di bidang pemerintahan secara efektif. Sedangkan, Smart City selain mencakup administrasi pemerintahan juga mengenai layanan Kesehatan, trasportasi,Pendidikan, dan sebagainya.Pertanyaan tentang menggabungkan solusi untuk masalah masyarakat sosial dengan teknologi telah lama diperdebatkan secara nasional. Hal inilah yang kemudian juga menyebabkan munculnya istilah e-government di masa lalu. E-government kemudian berfokus pada inisiatif penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik. Kemudian, beberapa waktu kemudian, pengenalan e-government di otoritas menunjukkan layanan yang real-time dan lebih cepat. Namun sayangnya kelemahan dari konsep e-government terletak pada pelayanan yang bersifat eksklusif yaitu. mereka masih terpisah untuk setiap layanan dan setiap otoritas.Pelaksana e-Government bertujuan sebagai bentuk partisipasi pemerintah dalam melakukan kewajibannya kepada masyarakat melalui pelayanan pubik dan juga untuk meningkatkan kuaitas pelayanan. Untuk mewujudkan pemerintah elektronik (e-Government) yang berkualitas maka penyelenggaraan pelayanan publik ataupun yang lain maka di laksanakan secara online. Penerapan ini di laksanakan dilaksanakan dengan memanfatkan website khusus pemerintah daerah. Website ii berperan sebagai penyalur informasi dari pemerintah ke masyarakat dan sebagai elaborasi dalam pelaksanaan elektronik (e-Government).Penerapan proses digitalisasi menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam menjawab tantangan perubahan zaman. Proses digitalisasi yang semakin cepat membuat pemerintah mempercepat proses digitalisasi, mengingat pemerintah sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Atas dasar tersebut, pemerintah mengerluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk peraturan untuk menjamin proses percepatan digitalisasi tersebut.