POLA PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT (STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL)

Pokok bahasan penelitian ini adalah pola perilaku Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi perubahan e-government. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perilaku Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Teori yang digunakan adalah teori birokrasi oleh Miftha Thoha yang dirumuskan dalam lima aspek yaitu Kapabilitas, Kebutuhan, Kepercayaan, Pengalaman dan Harapan, dan teori implementasi oleh Edward III yang dirumuskan dalam empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. struktur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan adalah pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil kajian menunjukkan bahwa pola perilaku Aparatur Sipil Negara dalam penerapan e-government di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul belum dilakukan secara maksimal oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan. Hal ini terlihat dari pola perilaku dan penerapan e-government. aspek kepercayaan belum berjalan dengan baik. Kepercayaan belum diperoleh karena terhalang oleh kemampuan karyawan pada usia 50 tahun ke atas. dalam implementasi e-government, aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih memiliki kendala. Dilihat dari sumber dayanya, ternyata masih ada kekurangan. aspek struktur birokrasi memiliki kendala berupa perbedaan tunjangan pegawai antara jabatan kepala subdivisi dengan jabatan fungsional saat ini. Oleh karena itu pemimpin perlu membuat rencana kerja yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan tersebut. cara yang perlu ditempuh untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mendorong karyawan berusia 50 tahun ke atas dan memberikan pelatihan teknologi, menambah karyawan melalui seleksi umum, dan memberikan pemahaman kepada karyawan yang mengalami pengurangan tunjangan karyawan.