IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

Pelayanan publik di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan yang harus terus diperhatikan dan harus diselesaikan permasalahannya. Kebutuhan akan pelayanan yang baik merupakan kebutuhan dasar dari setiap manusia. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah, harapan akan pelayanan publik yang prima menjadi keinginan dari seluruh masyarakat, pelayanan publik yang baik merupakan sebuah tanda akan kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan merupakan sebuah wujud upaya perbaikan pelayanan keprotokolan pemerintah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa, �Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat�. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Pada Bagian Keprotokolan Dan Komunikasi Pimpinan Di Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada bagian Protokol dan Komunikasi pimpninan Kabupaten Temanggung belum optimal karena masih terdapat beberapa permasalahan yakni, beberapa staf belum sepenuhnya memahami tanggung jawab mereka, sering datang tidak tepat waktu, tumpang tindih tugas dan wewenang yang diberikan atasan dan banyak yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Sehingga disarankan agar perlu adanya kebijakan yang tegasa dari kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan mengenai penerapan pembagian tugas dan wewenang agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang, perlu adanya pelatihan yang lebih banyak sehingga dapat memahami tanggung jawab dan tugas yang diberikan.