DIMASTYO MINDATAMA ADIGUNA (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019-2021. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (334kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (256kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (33kB)
Bab I.pdf
Download (251kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (566kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (159kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (42kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (45kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (309kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Penelitian berikut ini mencoba mengangkat tentang bagaimana Impelementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2019-2021. Jaminan Sosial merupakan hak setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dengan adanya jaminan sosial tersebut setiap warga Negara Indonesia seharusnya berhak mendapatkan jaminan yang sebaik-baiknya. Di Negara Indonesia sendiri memiliki program yang Bernama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), BPJS ini sendiri termasuk ke dalam Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif itu sendiri merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan berupa lisan atau kata-kata dari data deskriptif yang dihasilkan dari orang-orang dan perilaku yang diatamatinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan memakai pola gabungan dan kemudian digabungkan kelanjutannya dengan proses analisis data yang bersifat induktif. Pada prakteknya pelaksanaan kegiatan BPJS ini masih banyak menemui permasalahan di lapangan. Membludaknya partisipasi masyarakat dan juga belum diimbangi system yang memadai sehingga di lapangan masih banyak permasalahan. Terlebih lagi kurangnya sosialisasi oleh BPJS menyebabkan terjadinya kesimpang siuran informasi di masyarakat dan juga banyak peserta yang merasa kehilangan fasilitasnya terutama dalam proses rujukan, obat-obatan dan layanan pendukung lainnya. Dari sekian banyak pemaparan yang sudah dijelaskan diatas mengenai Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terkhususnya di Kabupaten Sleman dalam hal ini jelas pihak BPJS Kesehatan tetap harus memberikan serta mengembangkan berbagai jenis pelayanan. Dan juga tetap harus memberikan akses yang mudah kepada seluruh nasabah BPJS Kesehatan itu sendiri.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Implementation, Policy, BPJS |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan S1 |
Depositing User: | M. Erdiansyah |
Date Deposited: | 06 Oct 2023 03:20 |
Last Modified: | 06 Oct 2023 03:20 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/38054 |