THE ROLE OF GOVERNMENT TO ERADICATE DISCRIMINATION FOR PERSONS WITH DISABILITIES: HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

<p>Penyandang disabilitas masih menerima diskriminasi atas kesempatan kerja yang dianggap sebagai komunitas kelas dua yang kurang produktif dan tidak mampu bekerja. Namun, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Indonesia berdasarkan instrumen hak asasi manusia terkait dengan pemberantasan diskriminasi kesempatan kerja dan kendala penyebab masih terjadinya diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Penulis menemukan bahwa peran pemerintah melalui kebijakan dan program yang arahannya tidak hanya pengawasan dalam sanksi diskriminasi tetapi juga mengembangkan kualitas dan penempatan tenaga kerja disabilitas, dan promosi kepada semua stakeholder untuk melakukan rekrutmen. Namun demikian, peran pemerintah pusat dalam merealisasikan kewajiban dari regulasi HAM masih belum memenuhi ketentuan secara komprehensif. Selain itu, tindakan pemerintah tidak efektif karena tidak dilaksanakan dengan baik karena banyak kendala dari mereka sendiri seperti kurangnya data kependudukan, serta komitmen pemerintah daerah dan beberapa lembaga nasional untuk mewujudkan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, penyandang disabilitas masih memiliki faktor penghambat untuk mendapatkan pekerjaan seperti stigma negatif dan kepercayaan diri yang rendah untuk memasuki pekerjaan.</p>