POLITIK ANGGARAN PENDIDIKAN INKLUSI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

<p>Tesis ini secara empiris mencoba mengkaji penyediaan anggaran pendidikan inklusi di Kota Yogyakarta pada tahun 2019. Sehingga, tesis ini akan menjawab bagaimana politik anggaran antar pemerintah daerah (pihak eksekutif dan legsilatif) dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan inklusi dan melihat sejauh mana komitmen pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan pendidikan inklusi di tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya. Pengumpulan data dilakukan dari beberapa instansi pemerintah yaitu para pelaksana dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan juga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Centre serta DPRD Kota Yogyakarta. Temuan analisis diperoleh dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan bantuan NVIVO 12 plus sebagai alat analisis data kualitatif untuk beberapa temuan tesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan anggaran untuk pendidikan inklusi telah dialokasikan berdasarkan model proporsional, yang mana tidak ada ketentuan yang absolut untuk persentase besaran anggaran yang dialokasikan dari APBD. Selain itu, proses penganggaran dari pagu indikatif mengalami perubahan yang sangat signifikan dari jumlah anggaran akibat kebutuhan dana, namun terdapat pelemahan anggaran pada pagu definitif yang ditetapkan DPRD pada rapat paripurna. Bagaimanapun hal ini terjadi karena adanya faktor proporsional dan adanya beberapa indikator capaian program yang telah dihapus dari pagu anggaran indikatif untuk program pengelolaan pendidikan inklusi. Namun, persoalan ini mengidentifikasi adanya proses tarik menarik kepentingan dalam proses perumusan anggarannya, hal ini dikarenakan pihak eksekutif memiliki tugas untuk merumuskan program dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan, namun disisi lain pihak legislatifpun memiliki kepentingan untuk memastikan besaran anggaran untuk program dan kegiatan pendidikan inklusi mampu menjawab persoalan yang berpihak pada masyarakat (konstituen). Pada akhirnya, keduabelah pihak tersebut memiliki tujuan untuk menguatkan eksitensi pendidikan inklusi kedepannya dengan bentuk nyata seperti bentuk perhatian dan komitmen pada penyelenggaraan pendidikan inklusi. Singkatnya, Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD mendukung penuh anggaran pendidikan inklusi dan menyadari pentingnya pendidikan bagi semua. Disamping itu, tesis ini juga mengkaji perencanaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja untuk anggaran pengelolaan pendidikan inklusi. Lebih lanjut, tesis ini memberikan saran strategis dan praktis kepada pemerintah lainnya terkait dengan pelaksanaan pendidikan yang bersifat inklusif.</p>