Mustika Sari (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (443kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (95kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (35kB)
Bab I.pdf
Download (90kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (195kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (154kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (506kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (44kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (103kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (432kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (470kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Darah ini merupakan komponen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu dalam pengelolaan barang milik daerah ini perlu pengorganisasian yang baik. Selain merupakan komponen yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah pengelolaan barang milik daerah ini juga merupakan sumber potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo. Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan Good Govermence.Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam memperoleh data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini yakni dengan melakukan wawancara langsung dengan responden dan studi pustaka serta analisi data yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Barang Milik Daerah sudah banyak terlaksana namun masih ada beberapa yang belum terlaksana yakni seperti guna serah yang masih belum terlaksana karena di Kabupaten Kulon Progo belum terdapat lahan yang luas maupun bangunan yang luas, namun jika kedepannya ada pihak ketiga menawarkan maka tidak menutup kemungkinan guna sera akan terlaksana. Faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Barang Milik Daerah yakni dari segi Sumber Daya Manusia, Faktor internal antar Organisasi Pemerintah Daerah, dan terkait sarana dan prasarana.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 17 Dec 2021 02:42 |
Last Modified: | 17 Dec 2021 02:42 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/3949 |