PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK REPRODUKSI PEKERJA PEREMPUAN DI PT.IGP INTERNASIONAL YOGYAKARTA

Ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari perwujudan pembangunan nasional yang didasarkan pada pancasila serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pebangunan merupakan suatu upaya negara demi mengubah keadaan menuju kondisi yang lebih baik lagi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu pembangnan dalam bidang sumber daya manusia (SDM) adalah tenaga kerja. Hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan sebanyak-banyaknya untuk mengurangi pengangguran yang ada. Dari banyaknya pekerja/buruh perempuan menimbulkan banyak permasalahan diantaranya yaitu pekerja/buruh perempuan tersebut tidak mengetahui hak-haknya terutama hak reproduksi yang harus dipenuhi oleh perusahaan, serta dipersulit atau bahkan tidak dipenuhinya Hak Kesehatan Reproduksi seperti waktu istirahat atau cuti melahirkan, waktu istirahat atau cuti haid, dan waktu istirahat atau cuti kesehatan lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan Hak Reproduksi pada PT.IGP Internasional Yogyakarta. Metode Penelitian pada Penelitian ini adalah penelitian hokum empiris yakni penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penulis meninjau secara langsung perlindungan terhadap hak reproduksi pekerja wanita pada PT. IGP Internasional Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di PT.IGP Internasional Yogyakarta, Pelaksanaan pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi di PT. IGP Internasional sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik pemenuhan hak waktu istirahat atau cuti melahirkan dll.