KEBIJAKAN PERTANAHAN BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI YOGYAKARTA MENURUT HUKUM POSITIF

Skripsi ini akan membahas tentang Kebijakan Pertanahan bagi WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta menurut Hukum Positif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di Yogyakarta terkait kepemilikan hak atas tanah. Hak atas tanah berupa hak milik tersebut tidak berlaku bagi WNI non pribumi atau khususnya WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta, berdasarkan Instruksi Gubernur DIY No. K.898/I/A/1975. Penulis akan mengkaji tentang hal-hal terkait kebijakan pertanahan serta perlindungan hukum bagi WNI keturunan Tionghoa menurut hukum positif.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan hukum bagi WNI keturunan Tionghoa dan mengidentifikasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi WNI keturunan Tionghoa. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode normatif dengan cara kepustakaan. Hambatan dalam proses pemberian perlindungan hukum ditafsirkan dengan adanya faktor penghambat yaitu gaktor kebijakan perundang-undangan, budaya hukum, strukturisasi hukum, dan substansi serta dualisme antara BPN dan Panitikismo. Dualisme pertanahan oleh Panitikismo dan BPN disini yaitu adanya ketimpangan peran serta lembaga tersebut yang tumpang tindih, terjadi ambiguitas dan ambivalensi, saran penulis Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat lebih konsisten dan berkelanjutan agar masyarakat mengerti khususnya WNI Keturunan Tionghoa. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hendaknya membuat Peraturan Daerah yang mempertegas bahwa Pemerintah enggan memberikan hak milik atas tanah kepada WNI keturunan, tidak sebatas Surat Instruksi saja.