RIDHO NUR RAMADHAN (2023) WOMEN FRIENDLY POLICY DI AUSTRALIA DIBAWAH PEMERINTAHAN ANTHONY ALBANESE. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (376kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (166kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (33kB)
Bab I.pdf
Download (299kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (183kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (119kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (184kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (943kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (839kB)
Abstract
Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana Anthony Albanese menerapkan Women Friendly Policy dalam masa kepemimpinannya di Australia. Penelitian ini merupakan kajian literatur tentang kebijakan Albanese tersebut dengan menggunakan konsep model Sistem Politik yang digagas oleh David Easton dan Konsep Feminist Foreign Policy yang digagas oleh Margot Wallstrom. Kajian literatur dilakukan dengan menganalisis data dari buku, jurnal, dan website yang berkaitan dengan Women Friendly Policy di Australia tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan Women Friendly Policy adalah respon dari tuntutan problematika kesetaraan gender di Australia. Ada dua implementasinya, yang pertama yaitu menerapkan Kebijakan Luar negeri Ramah Perempuan yang bertujuan untuk mempromosikan program kesetaraan gender kepada negara mitra, khususnya di Kawasan Pasifik dengan cara menyamaratakan program yang ada di Australia agar setara dengan program di negara mitra. Kedua, merumuskan ulang Kebijakan Dalam Negeri Ramah Perempuan yang bertujuan untuk mengembalikan status kesetaraan gender di Australia. Artikel ini menunjukkan upaya kabinet Anthony Albanese dalam membangun Kembali image Australia yang ramah perempuan. Kembalinya image tersebut akan mempengaruhi positioning Autralia secara internasional sebagai negara yang ramah perempuan. Selain itu, penegakan kesetaraan gender di Australia ini merupakan manifestasi penegakan Hak Azasi Manusia (HAM), khususnya Hak Asasi Perempuan (HAP) bagi masyarakat Australia.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | foreign policy; gender equality; women's rights |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Hubungan Internasional S1 |
Depositing User: | M. Erdiansyah |
Date Deposited: | 02 Oct 2023 07:10 |
Last Modified: | 02 Oct 2023 07:10 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/39975 |