PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG TERDAMPAK PEMBANGUNAN UNDERPASS SIMPANG EMPAT JALAN KALIURANG PAJAJARAN (Studi Kasus di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok)

Tanah merupakan salah satu aset terpenting dalam kehidupan. Setiap manusia sangat membutuhkan adanya tanah. Permasalahan dalam bidang pertanahan yang sering terjadi pada masyarakat salah satunya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum salah satunya yaitu pembangunan jalan underpass, pembangunan ini menyebabkan adanya pengadaan tanah terhadap masyarakat pemegang hak atas tanah yang tanahnya terdampak pembangunan. Bagi masyarakat yang terdampak pembangunan underpass haruslah di berikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak berupa pemberian ganti kerugian yang layak dan sesuai dengan apa yang dirugikannya. Hal ini ditujukan untuk memberikan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat yang di dasari pada peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang terjadi dalam pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat pemegang hak atas tanah yang terdampak pembangunan. Selain itu juga untuk mengetahui apa saja solusi yang harus diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan responden serta mengumpulkan berbagai data dokumen sebagai sumber informasi yang akan diteliti. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pemberian ganti kerugian bagi masyarakat terdampak, namun terdapat beberapa solusi yang dapat menjadi penyelesaian permasalahan pemberian ganti kerugian tersebut.