ANALISIS PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI PASCA PERPINDAHAN IBU KOTA PROVINSI MALUKU UTARA

Ditetapkannya Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, mengharuskan berpindahnya pusat kendali pemerintahan dari Ternate ke Sofifi. Hal ini merupakan perintah Undang-undang yang wajib dilaksanakan. Proses pemindahan ibukota tentu melibatkan mobilisasi pegawai negeri sipil dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan, dalam kenyataannya proses perpindahan ibukota tersebut menimbulkan sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, salah satunya adalah penurunan motivasi kerja dan kedisiplinan pegawai.Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyebab penurunan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil Provinsi Maluku Utara pasca perpindahan ibukota dari Ternate ke Sofifi, dan untuk mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara guna peningkatan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Penulis menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan teori Dua Faktor Frederick Herzberg (Hezberg�s Two Factors Motivation Theory).  Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap PNS lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan menggunakan teknik analisis Triangulasi.Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis berkesimpulan bahwa faktor Ekstrinsik yang menjadi penyebab penurunan motivasi kerja pegawai Lingkup Provinsi Maluku Utara pasca perpindahan ibukota, yaitu ; kompensasi/penghasilan, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, kondisi kerja dan Prosedur perusahaan. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan motivasi kerja PNS Provinsi Maluku Utara pasca perpindahan ibukota dari Kota Ternate ke Sofifi antara lain ; pemberian kompensasi, penyediaan fasilitas perumahan dan air bersih,  penyediaan sarana transportasi, penyediaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, serta penegakkan disiplin berupa pemberian penghargaan dan pemberian hukuman/sanksi secara proporsional kepada PNS Provinsi Maluku Utara.