NARRATIVE POLICY FRAMEWORK: KEBIJAKAN PRESIDENTIAL THRESHOLD 20 % MENUJU PEMILIHAN UMUM 2024

Tujuan Penelitian ini untuk Menganalisis Bentuk narasi kebijakan pada media dalam isu kebijakan penerapan Presidential Threshold pada Pemilihan Umum 2024 serta Menganalisis peran narasi kebijakan yang muncul di media dalam proses kebijakan Penerapan Presidential Threshold pada Pemilihan Umum 2024. Untuk melihat narasi publik tersebut akan dilakukan studi Narrative Policy Framework (NPF) yang dapat mendeskripsikan, menjelaskan struktur narasi politik dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari media online bereputasi di Indonesia. Temuan Penelitian menunjukkan bahwa polemik yang terjadi pada Isu Presidential Threshold menjelang Pemilihan umum 2024 merupakan terkait Pro dan Kontra. Narasi yang paling besar dibicarakan adalah tentang Polemik penggunaan Kebijakan Presidential Threshold menuju Pemilihan Umum 2024 mendatang. Narasi-narasi yang muncul tersebut di sampaikan aktor aktor kebijakan di indonesia seperti Partai Politik, Pengamat Politik, Akademisi, NGO dan Masyarakat. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa Pihak Kontra lebih dominan dalam isu penggunaan Presidential Threshold pad pemilu 2024. Narasi kontra yang paling tinggi terdapat pada indikator Melemahkan Demokrasi, Penerapan Presidential Threshold dinilai tidak tepat karena akan melukai nilai-nilai demokrasi dan melanggar konstitusi negara. Sedangkan narasi yang paling tinggi pada pihak pro yaitu pada indikator Gugatan ditolak, hal ini dikarenakan gugatan terkait presidential threshold telah ditolak sebanyak 27 kali oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga sampai dengan penulis melakukan penelitian ini dan sampai saat penelitian ini selesai dibuat, Belum terlihat akan ada perubahan terkait penerapan kebijakan presidential threshold menuju Pemilihan Umum 2024. Karena setiap gugatan yang dilakukan ke mahkamah konstitusi selalu mengalami penolakan yang membuat sikap pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat kebijakan tidak goyah terhadap penerapan Presidential Threshold 20% pada Pemilihan Umum 2024 mendatang. Meski narasi yang dibangun pada media terkait penerapan Presidential Threshold lebih didominasi oleh pihak kontra.