PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN TENTANG 2020 CIPTA KERJA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja , diatur dan diibentuk berdasarkan metode omnibus law, namun per 30 Desember 2022, Undang-Undang Tersebut dicabut dan digantikan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja, dan per  tanggal 30 Maret 2023 disahkan menjadi Undang-Undang. Sejak Putusan MKRI No.91/PUU-XVIII/2020 telah menyatakan Undang-Undang cipta kerja cacat formil dan menyatakan dilarangnya melakukan tindakan-tindakan untuk mewujudkan hak-hak konstitusional warga negara, karenanya  Undang-Undang cipta Kerja perlu dilakukan perubahan,namun karena perubahan Undang-Undang secara prosedural memerlukan tahapan dan waktu yang cukup lama maka mempertimbangkan kepentingan yang subtansisal bangsa dan hak-hak konstitusional warga negara, maka syarat ini menjadi terpenuhi Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa manfaat  dengan adanya UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja yakni : Penyederhanaan dan penyelerasan regulasi dan perizinan,Pencapaian investasi yang berkualitas dan Pemberdayaan UMKM. Dengan adanya Undang-Undang cipta kerja ini telah memberikan wadah keburuhan terhadap pertumbuhan ekonomi dan arus iklim investasi  yang masuk ke Indonesia Reformasi aturan melalui Omnibus Law hanya salah satu strategi agar ramah investasi dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.Namun Dalam UU No 6 Tahun 2023 terhadap pasal-pasal yang mengatur mengenai perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan secara umum  menghilangkan tanggung jawab terhadap  perlindungan pekerja, hal ini merupakan wujud nyata Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan investor Asing maupun Dalam Negeri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat dan pekerja.