STRENGTHENING DISASTER RISK MITIGATION THROUGH THE LICENCE POLICY FOR BUILDING CONSTRUCTIONS INSLEMAN REGENCY

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 mengamanatkan penggantian sistem IMB dengan PBG untuk permohonan izin mendirikan bangunan. Provinsi Yogyakarta meliputi Kabupaten Sleman. 86 pemukiman dan 17 distriknya mencakup 57.261 hektar. Survei menemukan bahwa Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang sangat rawan bencana alam. Dengan demikian, upaya penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sleman bergantung pada kualitas bangunannya. Penelitian ini mengkaji bagaimana undang-undang perencanaan bangunan tanggap bencana digunakan sebagai standar pembangunan dalam implementasi PBG di Kabupaten Sleman dan efektivitas modifikasi kebijakan. Metode penelitian hukum normatif-empiris diterapkan dalam karya ini. Perkembangan ke arah penguatan tanggap bencana dalam kebijakan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sleman, sampai saat ini Kabupaten Sleman menggunakan pedoman perancangan prototipe rumah swadaya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Daerah. Implementasi kebijakan PBG di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya efektif, terlihat dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang SIMBG khususnya lansia yang menjadi salah satu tantangan yang muncul selama proses implementasi PBG di Kabupaten Sleman. Tantangan lainnya termasuk tantangan teknologi.